Logo

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli
Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

Focus Group Discussion Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

Focus Group Discussion Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

BPKAD Provinsi Kaltim telah menghadiri Focus Group Discussion Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan tema Optimalisasi peran PPID Terhadap Keterbukaan Pelayanan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah dan BUMD Pemprov. Kaltim Tahun 2024. BPKAD Prov. Kaltim diwakili oleh Pejabat Fungsional dan staf, bertempat di Balikpapan 30 Mei 2024.
Kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim (H.M Syirajuddin)
Peserta :
1. Perangkat Daerah Prov. Kaltim
2. BUMD Prov. Kaltim
Narasumber dari Komisi Informasi Prov.Kaltim, Dinas Perkebunan Prov.Kaltim.
Dalam laporan Panitia Kepala Diskominfo Prov. Kaltim (H.M Faisal) menyampaikan FGD Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi menitikberatkan pada aspek pengadaan barang jasa karena penilaian terhadap keterbukaan pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa masih relatif rendah. Pada tingkat nasional, ada penilaian secara nasional terkait Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Provinsi Kaltim berusaha meningkatkan pemeringkatan Keterbukaan Informasi untuk tahun 2024 menargetkan 5 besar secara Nasional. PPID Pelaksana di masing-masing Perangkat Daerah dilingkup Pemprov Kaltim memberikan kontribusi dalam penilaian PPID Utama di Pemprov. Kaltim.
Sambutan Sekda Prov. Kaltim yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Kaltim (H.M Syirajuddin) menyampaikan PPID sangat penting dalam memberikan informasi terkait keterbukaan informasi publik. Informasi secara transparan, efektif dan proporsional. Hal ini sesuai dengan landasan hukum yakni Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat saat ini sangat menuntut transparansi dalam pengelolaan keuangan dalam Pembangunan. Harapan kedepannya PPID Pelaksana untuk memberikan kontribusi kepada PPID Utama Provinsi dalam penilaian, sehingga diharapkan bagi Perangkat Daerah yang belum merespon dalam mengisi kuisioner monev KI dapat berkomitmen dalam mendukung keterbukaan informasi publik di lingkup Perangkat Daerahnya masing-masing